 |
Jakarta,-- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan bakal menyanggupi panggilan DPRD DKI dan menuturkan semua prosedur pembuatan APBD-P 2014 dengan cara detil bila disuruh.
Hal itu di sampaikan Ahok menyikapi perkataan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana yang berencana pemanggilan DPRD berkenaan dua masalah korupsi dalam APBD-P 2014.
" Bila DPRD prosedurnya memanggil. Sesuai sama prosedur kami mesti datang. Namun bila pemanggilan masalah UPS saya ketawa saja DPRD panggil saya, " kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/7).
Dalam prosedur pembuatan APBD serta APBD Pergantian, nota kesepahaman pada Gubernur serta DPRD mesti ada saat sebelum step kajian. Menurut Ahok, tak ada proyek pengadaan UPS dalam nota kesepahaman th. lantas.
" Masalah UPS, dalam nota kesepahaman telah saya coret di 2014 awal. Lantas Pak Lasro (Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta th. lantas) mencoret ada seputar Rp 3, 4 triliun. Lalu kami bikin APBD-P, " tuturnya.
Bekas Bupati Belitung Timur itu menyampaikan pada prioritas dana untuk pendidikan pada APBD-P 2014 tak mengatakan pembelian UPS. Tetapi, proyek itu nampak mendadak sesudah nota kesepahaman di tandatangani.
" Pembangunan unggulan untuk sekolah itu rehabilitasi 47 % sekolah DKI yg hancur. Dari tempat mana pengadaan UPS masuk? DPRD tidak ingin mengaku jika mereka yang masukin lantaran tak ada e-budgeting, " katanya.
Pada awal mulanya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham 'Lulung' Lunggana mulai bergerak untuk memanggil serta meminta info Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang sering disapa Ahok, atas terjadinya dua masalah korupsi dalam APBD Pergantian (APBD-P) 2014.
" Saya bakal jadi inisiatornya pemanggilan DPRD ke Ahok. Panggilan di sampaikan lantaran telah ada dua masalah korupsi di saat Ahok. Kami bakal minta penuturannya, " kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7).
Korupsi pengadaan UPS atau alat catu daya listrik adalah masalah pertama yang diselidiki kepolisian. Lalu, Bareskrim Polri juga menyelidiki korupsi pengadaan printer serta scanner di 25 Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah Kejuruan di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
Bareskrim Polri sudah mengambil keputusan dua tersangka dalam korupsi pengadaan UPS yang disangka menyebabkan kerugian sebesar Rp50 miliar. Ke-2 tersangka itu yaitu Alex Usman serta Zaenal Soleman yang bertindak juga sebagai petinggi pembuat prinsip.
0 komentar:
Posting Komentar